Sistem Kesehatan Indonesia Rapuh dan Runtuh Hadapi Pandemi

Surabaya, (Newsroom-id)Makin besarnya gelombang pasien Covid-19 yang disusul dengan angka kematian per hari yang sangat tinggi di Surabaya, membuat fasilitas kesehatan runtuh dan lumpuh. Padahal banyak yang memperkirakan saat ini kasus gelombang 2 Covid-19 belum mencapai titik puncaknya Agustus nanti.

Sejumlah rumah sakit rujukan di Surabaya telah menutup IGDnya, karena tak lagi mampu menerima pasien Covid-19 yang jumlahnya terus bertambah. 

Dari kondisi di lapangan saat ini bisa dilihat bahwa sistem kesehatan Indonesia sangat kewalahan dan sama sekali tak siap menghadapi pandemi ini. Seperti kebakaran jenggot, pemerintah terlambat dalam melakukan pencegahan Covid-19. Karena kita tahu pada awal kedatangan pandemi di Maret 2020, pemerintah seolah menyangkal dan membuai masyarakat pada rasa aman yang semu. 

Dalam waktu terakhir semakin banyak laporan dan berita pasien Covid-19 meninggal karena tak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan meninggal saat isolasi mandiri di rumah. Kondisi ini diperparah dengan ditemukannya oknum-oknum pemerintahan yang mengambil keuntungan pribadi terkait anggaran penanggulangan Covid-19.

Temuan ini sangat merusak kepercayaan publik. Akibatnya, masyarakat skeptis menerima anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Pelanggaran terhadap pembatasan yang ditetapkan pemerintah untuk penertiban kasus Covid-19 juga tak terhindarkan.

Kepemimpinan nasional yang loyo menyebabkan kesemrawutan dalam penanganan pandemi. Pembentukan gugus tugas dan komite ad hoc yang dipimpin oleh menteri ekonomi dengan pejabat tinggi lainnya, dan justru bukan kepada otoritas medis.

Hasilnya, ketika kondisi pandemic menjadi lebih buruk pemerintah pusat dengan kecepatan super menyalahkan para pemimpin daerah. Belum lagi ditambah koordinasi antar lembaga pemerintah yang kacau karena beberapa elemen di pemerintahan melihat pandemi melalui kacamata politik. 

Mereka mengambil langkah untuk menangani pandemi berdasarkan pertimbangan jangka pendek, maka pandemi dipandang sebagai peluang guna merebut atau mempertahankan kekuasaan. 

Para pejabat ini seharusnya memposisikan diri sebagai penjaga kepentingan publik. Meski terlambat, setidaknya harus ada koreksi. Kesehatan harus diberikan kekuatan yang lebih besar. Reformasi pada institusi penting tidak hanya untuk membawa kita keluar dari perang Covid-19, namun juga untuk mengantisipasi pandemi di masa depan. 

Maka dari itu, otoritas yang menangani pandemi seharusnya dipimpin dan dikelola oleh ahli kesehatan masyarakat, ahli epidemiologi, dan ahli kebijakan publik yang kompeten dalam bidang tersebut. Harus independen dan harus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat tanpa intervensi dari kepentingan politik atau ekonomi. (Lie_)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *